Sunday, March 24, 2013

Prabowo Subianto : Buruh harus diperhatikan dan dimanusiakan

Tahun 2012 menorehkan sejarah baru bagi gerakan buruh. Gerakan buruh unjuk kekuatan melalui mobilisasi, blokade dan aksi mogok. Puncaknya, pada tanggal 3 Oktober 2012, dua jutaan buruh berpartisipasi dalam aksi “Mogok Nasional” di 21 kabupaten/kota di Indonesia.
Lantas, seperti biasanya, pihak yang terganggu kepentingannya, yaitu pengusaha, akan paranoid dengan aksi itu. Mereka kemudian menuding gerakan buruh telah dipolitisasi. Penjaga kepentingan pengusaha, yakni pemerintah dan DPR, juga angkat bicara. Mereka menghakimi aksi buruh itu sebagai penyebab memburuknya iklim investasi.
Hanya Prabowo Subianto toloh nasional yang tidak mengecam setiap aksi buruh , malah dia mengatakan buruh menutup jalan toll karena sudah tidak percaya dengan tatanan politik yang sudah tidak bisa menjadi saluran bagi perjuangan kaum buruh 
Sementara dua pengamat intelijen, yakni Wawan Purwanto dan Mardigu Wawiek Prabowo, menyimpulkan bahwa gerakan buruh telah ditunggangi oleh kelompok politik tertentu. “Ini sudah keterlaluan. Saya menilai ini sudah setelan elit atau  kelompok politik tertentu. Kenaikan gaji sudah 40 sampai 70 persen, kok masih terus menuntut,” kata pengamat intelijen itu.
Pertanyaannya, bisakah kaum buruh mengubah nasib tanpa gerakan politik? Tidak bisa, kata Bung Karno. Sebab, menurutnya, tanpa menghancurkan kapitalisme, kaum buruh tidak bisa memperbaiki hidupnya 100%. “Nasib kaum buruh tidak bisa langsung diperbaiki selama stelsel (sistem) kapitalisme masih merajalela,” ujarnya.
Bung Karno jelas menolak mimpi “hangat-hangat bersarang di dalam kapitalisme”. Maksudnya, tak mungkin kaum buruh bisa menikmati kesejahteraan di bawah sistem yang menghisap. Bung Karno menganggap mimpi semacam itu sangat mustahil.
Sebagai seorang marxis, Bung Karno sadar, antara “modal” dan “tenaga kerja’ tidak bisa didamaikan. “Ini pertentangan yang tidak bisa dihapus,” ujarnya. Bahkan, professor-professor botak dan sekolah-sekolah tinggi pun tak akan sanggup menghapusnya,” tambahnya.
Dalam relasi produksi kapitalis, ada pertentangan tak terdamaikan antara kapitalis dan pekerja. Di satu sisi, si kapitalis—pemilik kekayaan dan alat produksi material—punya orientasi menumpuk kekayaan. Untuk itu, si kapitalis membeli komoditi untuk lebih banyak uang, nilai tambah, dan nilai surplus. Pada intinya, mereka harus mencetak untung (profit). Di sisi lain, ada klas pekerja—mereka yang tak mempunyai alat produksi material yang diperlukan untuk kebutuhan mereka. Karena tidak punya alat produksi, mereka menjual satu-satunya yang mereka punyai, yakni kemampuan bekerja.
Tetapi, kecenderungan inheren kapital untuk meningkat adalah dengan mengeksploitasi tenaga kerja. Dampakanya: tingkah upah jatuh, tapi jam kerja meningkat. Maka, perjuangan pekerja—secara alamiah—adalah mengurangi jam kerja dan menaikkan upah. Tetapi, kebutuhan pekerja tak sebatas kebutuhan fisik untuk bertahan hidup. Namun, ia juga mengembangkan potensinya sebagai manusia—pendidikan, kebudayaan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain.
Bung Karno sadar, karena logika kapital yang sekedar cari untung itu, maka si kapitalis harus terus-menerus menumpuk meerwaarde (nilai tambah). “Ujung-ujungnya adalah pemiskinan (verelendung),” kata Bung Karno. Karena itu, Ia sangat yakin, tak ada kesejahteraan bagi buruh di bawah kapitalisme.
Akhirnya, Bung Karno menyimpulkan, jika hendak mengakhiri penindasan, termasuk di pundak kaum pekerja, maka sistim kapitalisme harus dihapuskan. Dengan demikian, gerakan buruh pun harus punya politik, yakni anti-kapitalisme.
Kebebasan politik
Menurut Bung Karno, perjuangan politik paling minimum, serendah-redahnya imam politik, adalah mempertahakan “politieke toestand”—nasib politik, yakni sebuah keadaan politik yang memungkinkan gerakan buruh bebas berserikat, bebas berkumpul, bebas mengkritik, dan bebas berpendapat.
Politieke toestand ini penting bagi gerakan buruh. Dengan adanya situasi politik yang relatif terbuka, kaum buruh punya ruang untuk mendirikan serikat buruh secara legal, punya hak untuk mogok, dan melancarkan protes. Pendek kata, politieke toestand ini memberikan ruang bagi buruh untuk melawan dan berjuang lebih tinggi lagi.
Sebaliknya, jika kondisi politik itu kurang bebas, yang menyebabkan buruh sulit untuk berserikat, tidak punya hak mogok, dan tidak bisa berkumpul secara bebas dan terbuka, maka gerakan buruh akan melemah. Akibatnya, kaum buruh tidak punya ruang dan kesempatan untuk melawan kesewenang-wenangan atas dirinya dan menuntut perbaikan atas kondisi kerjanya.
Sama dengan reformasi 1998 lalu. Dengan adanya kebebasan politik pasca reformasi itu, kaum buruh punya ruang untuk mendirikan serikat secara legal, melancarkan pemogokan, dan  menggelar rapat/pertemuan terbuka. Reformasi memberikan ruang bagi buruh untuk mengekpresikan diri, berbicara, melawan kebijakan pengusaha maupun penguasa, dan lain-lain.
Karena itu, Bung Karno selalu menganjurkan, serikat buruh paling minimal harus memperjuangkan syarat-syarat politik yang memungkinkan baginya untuk melawan dan memperjuangkan nasibnya. “Subur dan kuatnya serikat buruh tergantung pada keadaan politik,” tegasnya.
Menentang politik meminta-minta
Bung Karno menolak politik meminta-minta, yakni politik gerakan buruh yang menyandarkan nasibnya pada kebaikan pengusaha. Ini sama dengan politik mengemis perbaikan nasib.
Sejak awal, seperti dituliskan di atas, Bung Karno tidak percaya adanya perbaikan nasib atas itikad baik pengusaha. Ia menolak tegas upaya mengharmoniskan kepentingan pengusaha dan kaum buruh. Baginya, ideologi persamaan kebutuhan antara modal dan kerja adalah ideologi yang sesat.
Bung Karno yakin, perbaikan nasib bagi kaum buruh, termasuk kenaikan upah dan pengurangan jam kerja, hanya mungkin terjadi bila gerakan buruh punya kekuatan atau daya tekan untuk memaksa pengusaha. Tanpa melakukan desakan yang kuat, pengusaha akan bergeming.
Untuk itu, gerakan buruh harus melakukan machtsvorming, yakni proses pembangunan atau pengakumulasian kekuatan. Machtsvorming itu dilakukan melalui pewadahan setiap aksi dan perlawanan kaum buruh dalam serikat-serikat buruh, menggelar kursus-kursus politik, mencetak dan menyebarluaskan terbitan, mendirikan koperasi-koperasi buruh, dan lain-lain sebagainya.
Tanpa machtsvorming, kata Bung Karno, kaum buruh tidak akan mungkin melepaskan belenggu penindasan dari pundaknya. “Kutub kapitalisme akan dikalahkan oleh kutub proletariat, diganti dengan sintesa baru, yakni sintesanya dunia yang tiada klas,” ujar Bung Karno.

Pimpinan Buruh Nasional : Prabowo Subianto Calon President yang Dicalonkan Kaum Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com — Prabowo Subianto, capres pada Pemilu 2014 dari Partai Gerindra , secara tegas meminta dukungan para buruh se-Indonesia untuk memilihnya menjadi presiden. Hal ini disampaikan dalam acara "Rembuk Buruh Nasional, Mencari Pemimpin Baru Indonesia Bagi Kesejahteraan Buruh" yang digagas seluruh serikat buruh Indonesia di Jakarta, Kamis (12/3).
Hadir dalam acara tersebut Rekson Silaban dari KSBSI, Ferry dari KSPSI,Chaerul dari FSP Perkebunan serta Prakoso Wibowo dari Serikat pekerja Pelabuhan seluruh Indonesia  ,Sugeng dari STransportasi Seluruh Indonesia , Daryoko dari SP PLN

"Saya mengucap terima kasih, memohon dan meminta dukungan, suara anda semua untuk mengantarkan saya sebagai presiden. Tinggal 1 tahun lagi revolusi konstitusional, revolusi kotak suara, revolusi damai berikan suara anda," dan tolong jangan mau dibayar hanya untuk memilih partai yang tidak berpihak pada kaum buruh ujarnya.

Ia juga berjanji akan mencanangkan hari buruh nasional yang jatuh pada 1 Mei sebagai hari libur para buruh. Seusai berpidato, Said Idbal  dari Kongres Serikat pekerja Indonesia serta menjabat Ketua Umum FSPMI bersama Satya Wijayantoro Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu  kemudian mengukuhkan janji setia kepada Prabowo sebagai Calon Presidentnya kaum Buruh pada pemilu 2014 , yang diamini seluruh peserta, lebih dari 4000 orang. Sayang, Prabowo menyatakan menerima dukungan buruh , karena saya berjanji akan berkarya untuk anda-anda semua. Insya Allah saat nanti menjadi presiden saya  bersedia untuk mensejahterakan kaum buruh dan keluarganya ," jelas Prabowo yang langsung beranjak dari tempat duduknya untuk menyatakan rasa harunya terhadap dukungan para buruh .

Acara diakhiri dengan penandatanganan Resolusi Buruh Indonesia kepada pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 yang diwakili oleh Prabowo, yakni berantas pungutan liar dan optimalisasi BPJS  untuk kesejahteraan buruh. Sebelumnya, Satya Wijayantoro, Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN, mengundang lima capres yang dinilai berpotensi menang pada Pemilu 2014 tapi hanya Prabowo Subianto yang bersedia hadir , ini menandakan bahwa Capres lainnya tidak peduli terhadap perjuangan kaum buruh   (C2-09)

Prabowo Subianto: Buruh Tutup Jalan karena Tak Percaya Tatanan Politik

Jakarta - Prabowo Subianto, capres yang digadang-gadang Gerindra, memberikan kuliah politik. Sejumlah hal dia sampaikan terkait perkembangan politik di Indonesia. Mulai dari aksi massa yang menutup jalan hingga proses demokrasi yang terus berjalan di Indonesia.

"Jika proses demokrasi tidak bagus maka akan ada perebutan kekuasaan secara fisik. Sekarang sudah ada tanda-tanda. Misalnya para kades dan buruh bisa tutup jalan itu karena mereka tidak percaya dengan tatanan politik kita," kata Prabowo di acara kuliah umum yang digelar Soegeng Sarjadi Syndicate di Hotel Four Seasons, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (18/12/2012).
Bagimana Buruh akan percaya dengan tatanan politik kalau buruh hidupnya tidak sejahtera dan selalu jadi objek penderita saja , lihat saja banyak buruh di pabrik yang tidak jelas status kepegawaiannya ,dan masa tua mereka tidak dijamin oleh pensiun ,jadi Buruh yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia layak untuk diberi hidup yang sejahtera dengan upah yang bisa memenuhi semua kebutuhan hidup keluarganya .
Karena itu harus nasib buruh terutama tentang upah, perumahan dan jaminan kesehatan harus ditingkatkan ,demikian Prabowo mengatakan

Prabowo juga menyampaikan, tidak perlu pesimis dengan tatanan yang ada. Bagaimana pun semua pihak yang cinta Indonesia tetap menjaga demokrasi. Walau misalnya pihaknya menemukan dugaan kecurangan DPT pada Pemilu 2009, ada yang tidak sah sekian persen.

"Saya komit pada proses yang demokratis, karena saya pernah alami kondisi-kondisi di beberapa daerah tahun 70-an, 80-an, 90-an pemberontakan-pemberontakan insurgensi. Saya pernah ikut operasi-operasi militer. Saya pernah ikut dalam pertempuran, saya yamg paling mengerti bahwa seorang warga negara harus cerdik dan cerdas, harus menyadari bahwa kekerasan dan pertumpahan darah merugikan kepentingan masyarakat," urai Prabowo yang mengenakan batik coklat.

Prabowo juga percaya bahwa demokrasi harus didukung. Prabowo mengaku dirinya siap menghadapi tantangan untuk 2014. Dia membangun partai yang berideologikan Pancasila dan UUD '45.

Tantangan bagi Pemimpin Indonesia Versi Prabowo

Jakarta - Pemimpin nasional Indonesia selanjutnya akan menghadapi tantangan berat, karena dalam 12 tahun ke depan, Indonesia akan kehabisan cadangan minyak bumi.

"Ada beberapa tantangan berat negara dalam 20 tahun ke depan. Siapapun yang memimpin bangsa, dia akan hadapi," kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam orasinya di hadapan ribuan buruh peserta Seminar Internasional bertema Perjuangkan Negara Sejahtera untuk Buruh dan Rakyat Indonesia, di Jakarta, Selasa (5/2).

Selain bahan bakar minyak (BBM) yang akan langka, karena cadangan minyak bumi bersisa 12 tahun lagi, Indonesia juga akan kehabisan cadangan gas dalam 34 tahun ke depan, dan cadangan batubara hingga 79 tahun ke depan.

"Itu makanya harga minyak dunia naik terus. Harus ada persiapan. Kalau tidak harus impor 100 persen dari luar," kata Prabowo.

Masalah lainnya adalah adanya ledakan penduduk tiap tahun dimana 3,8 juta penduduk lahir yang harus diberi makan. Keberadaan penduduk baru ini mengakibatkan upah buruh di Indonesia selalu rendah, karena selalu ada tambahan pekerja baru setiap tahun.

"Menghadapi ini, kita butuh pemerintahan cerdas. Kita butuh Indonesia Incorporated, kita harus bersatu. Kita harus kumpulkan otak terbaik bangsa kita atasi ini. Jepang dan Korea pernah atasi ini," jelas dia.

Secara khusus Prabowo mengatakan dirinya bervisi melaksanakan pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ia mengatakan dirinya bukan bermaksud menasionalisasi perusahaan atau membuat pengusaha jadi miskin, namun menggalang seluruh rakyat dari kalangan pengusaha dan buruh membangun hidup bersama.

"Saya hanya ingin kita agar kuat bersama. Yang kuat silahkan lebih kuat, namun bantu yang lemah agar kuat. Jangan zero sum game, saya menang Anda kalah. Tapi kita menang bersama," tegas Prabowo.

Sebagai contoh, saat ini ada pertentangan keras antara buruh dan pengusaha terkait sistem outsourcing pekerja. Menurut dia, masalah itu bisa selesai bila dipahami bahwa yang penting bagi buruh adalah mereka butuh keamanan sosial.

"Dia butuh RS kalau sakit plus obat, dia butuh sekolah untuk anaknya, dan butuh angkutan kalau kerja. Kalau ini bisa diberikan ke rakyat, masalah outsourcing tak terlalu kritikal. Secara prinsip saya tak setuju outsourcing, tapi pengusaha global belum tentu mau repot. Kita bangun iklim dia tertarik investasi. Bukan seta merta menekan pengusaha. Kalau diganggu dia pindah," jelas Prabowo yang digadang sebagai capres terkuat itu.

Masalah lainnya adalah kebocoran anggaran negara. Menurut Prabowo, di APBN 2012 saja, Pemerintah sebenarnya bisa menghemat hingga Rp 259 triliun dari anggaran bersifat sosial yang kurang jelas, sehingga bisa digunakan mendorong roda ekonomi masyarakat.

Catatannya itu didasarkan pada adanya anggaran kontribusi sosial sebesar Rp 61 triliun di APBN, lalu anggaran perjalanan dinas Rp 21 triliun, anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 61 triliun, anggaran untuk berbagai subsidi Rp 90 triliun, dan anggaran bantuan lainnya sebesar Rp 26 triliun.

"Kunci lainnya adalah membersihkan yang korup dengan penegakan hukum," tegasnya.
Penulis:

Prabowo Minta Buruh-Tani Sebarkan Kesadaran Soal Politik Tentang Uang

Prabowo Minta Buruh-Tani Sebarkan Kesadaran Soal Politik Uang

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto
Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto (sumber: Jakarta Globe)
Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta anggota serikat buruh seluruh Indonesia untuk aktif mensosialisasikan kepada masyarakat soal perlunya memilih pemimpin yang tak transaksional.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika menjadi pembicara dalam Seminar Internasional bertema Perjuangkan Negara Sejahtera untuk Buruh dan Rakyat Indonesia, di Gedung YTKI, Jakarta, Selasa (5/2).

Menurutnya, praktik demokrasi koruptif seperti itulah yang menjadi penyebab kian terpuruknya Indonesia yang ditandai dengan bocornya kekayaan negara, karena perilaku korup pejabat dan penguasa. Bumi air dan kekayaan negara, kata Prabowo, ternyata kurang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

"Ada fenomena dalam demokrasi sekarang ini, yakni serangan fajar. Ada fenomena uang cendol di Jabar, di Jatim uang ngarit. Saya pernah kampanye di Pasar Ular Tanjung Priuk. Seorang ibu bilang, sudahlah Pak Prabowo jangan banyak bicara. Kami suka Anda, tapi berani kasih berapa? Ini yang bikin celaka," jelas Prabowo.

"Padahal kalau ada calon memberi uang, itupun yang dikasih adalah dari uang korupsi. Kenapa Anda rela senang sehari, menderita 5 tahun? Takkan ada kesejahteraan selama pemimpin korup, sistem rusak, dan ada jual beli suara."

Dia menegaskan adalah sebuah tantangan besar yang dihadapi saat ini yakni sistem yang disandera kaum yang punya uang banyak, yang asalnya dari merampok uang rakyat di APBN dan APBD.

"Duit itu dirampok untuk menyuap saat pemilihan, lalu sebagian disimpan untuk persiapan kalau dikejar aparat Kejaksaan. Dia rela masuk penjara dua tiga tahun tapi sudah rampok sekian triliun," tuturnya.

Sebagai bukti kebocoran itu, berdasarkan informasi yang dia dapat, adalah seperti adanya pengadaan scanner di salah satu Pemda yang harganya dimark-up hingga Rp 270-an juta, sementara harga asli hanya Rp 2-3 juta. Contoh lainnya adalah di DKI Jakarta, ada halte bis yang perbaikannya dianggarkan Rp 24 miliar.

"Bagaimana kita bisa memperbaiki ini kalau Anda masih memilih yang menawarkan suap? Kalau dikasih, terima saja. Tapi jangan pilih. Ambil saja, toh itu uang Anda yang dirampok. Serikat Buruh dan Tani harus turun menyadarkan masyarakat soal ini," tegasnya diikuti tepuk tangan lebih dari seribu peserta seminar.

Saturday, March 23, 2013

Pemerintah SBY Gagal di Tandai Aksi Buruh


REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kinerja pemerintah menyelesaikan persoalan buruh masih buruk. Janji-janji pemerintah untuk memperbaiki nasib buruh baru sebatas retorika.
"Demo yang dilakukan para buruh mencerminkan buruknya kinerja pemerintah memperbaiki nasib pekerja," kata Sekretaris Jendral serikat pekerja industri nasional Budi Mustopa , Kamis (4/10) kepada Republika.

Budi  menyatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar lebih banyak berjanji ketimbang beraksi menghapus dan mengurangi sistem outsourcing. "Pemerintah lamban menyikapi permintaan buruh untuk penghapusan outsourcing, menolak upah murah dan iuran BPJS. Hanya retorika belaka," kata Budi.

Tuntutan buruh agar sistem kerja outsorching dihapus bisa dipahami. Outsourcing dirasa tidak adil dan tidak memberikan jaminan penghasilan serta karier kepada buruh. Apalagi, kata Budi, Kemenakertrans tidak meyediakan tenaga memadai untuk mengawasi mekanisme outsorcing di berbagai perusahaan.
"Padahal di Kemenakertrans ada Direktorat Pembina Pengawas Ketenagakerjaan yang seharusnya dapat berkomunikasi dengan serikat buruh. Sehingga, demo buruh bisa dihindari," paparnya.

Menurut Budi demo yang dilakukan buruh juga tak lepas dari kegagalan pemerintah menginformasikan UU BPJS yang sudah disahkan. Akibatnya buruh tidak mendapatkan info akurat terkait sistem jaminan sosial yang akan dilaksankan oleh BPJS.

Jika pemerintah tidak pernah serius mengindahkan tuntutan buruh, bukan tak mungkin ekonomi Indonesia bakal terganggu. Pasalnya demo buruh yang dilakukan secara besar-besaran ditengarai Budi bisa membuat para investor berpikir ulang berinvestasi di Indonesia. "Harus dicari solusi terbaik yang menguntungkan pengusaha dan buruh," kata Budi

Pekerja Industri Nasional ancam Mogok Nasional


Ketua Umum Serikat Pekerja Industri Nasional  (SPIN), Sumantri, menyatakan masih banyak perusahaan yang belum tertib membayar karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum kota (UMK) yang baru.

Separuh dari total 400 industri yang ada di Jawa Barat malah mengajukan permohonan penundaan UMK kepada Gubernur. Pengajuan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat mengenai penundaan pembayaran UMK.

"Dua bulan terakhir ini mereka bilang enggak mampu bayar. Jika eskalasi enggak berjalan dan mereka tetap menunda, April akan ada mogok 10 juta buruh," ,kata Ketua Umum Serikat Pekerja Industri Nasional  (SPIN), Sumantri kepada wartawan di Cikarang , Senin, 24Februari 2013.

Dari 400 industri tersebut, Bekasi adalah kawasan industri terbanyak yang mengajukan permohonan penundaan. Bekasi adalah kawasan industri terbesar di Jawa Barat. Menurut Sumantri, perusahaan boleh saja menunda pembayaran UMK 2013 jika mereka benar-benar tidak mampu.

Ketidakmampuan itu harus dibuktikan dengan pembukuan perusahaan yang menunjukkan kerugian berturut-turut dua tahun. Pembukuan bukti itu juga harus dilakukan oleh auditor independen. "Memang kenaikan UMK ini berdampak pada biaya perusahaan. Tapi jangan langsung mengklaim rugi," kata Sumantri.

Sejatinya, kata Sumantri , pembayaran UMK mulai dilakukan per 1 Januari 2013. Banyak perusahaan yang menunda membayar sesuai UMK dan berjanji akan memulainya pada Maret 2013.