Prabowo Minta Buruh-Tani Sebarkan Kesadaran Soal Politik Tentang Uang

Prabowo Minta Buruh-Tani Sebarkan Kesadaran Soal Politik Uang

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto (sumber: Jakarta Globe)

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta anggota serikat buruh seluruh Indonesia untuk aktif mensosialisasikan kepada masyarakat soal perlunya memilih pemimpin yang tak transaksional.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika menjadi pembicara dalam Seminar Internasional bertema Perjuangkan Negara Sejahtera untuk Buruh dan Rakyat Indonesia, di Gedung YTKI, Jakarta, Selasa (5/2).

Menurutnya, praktik demokrasi koruptif seperti itulah yang menjadi penyebab kian terpuruknya Indonesia yang ditandai dengan bocornya kekayaan negara, karena perilaku korup pejabat dan penguasa. Bumi air dan kekayaan negara, kata Prabowo, ternyata kurang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

"Ada fenomena dalam demokrasi sekarang ini, yakni serangan fajar. Ada fenomena uang cendol di Jabar, di Jatim uang ngarit. Saya pernah kampanye di Pasar Ular Tanjung Priuk. Seorang ibu bilang, sudahlah Pak Prabowo jangan banyak bicara. Kami suka Anda, tapi berani kasih berapa? Ini yang bikin celaka," jelas Prabowo.

"Padahal kalau ada calon memberi uang, itupun yang dikasih adalah dari uang korupsi. Kenapa Anda rela senang sehari, menderita 5 tahun? Takkan ada kesejahteraan selama pemimpin korup, sistem rusak, dan ada jual beli suara."

Dia menegaskan adalah sebuah tantangan besar yang dihadapi saat ini yakni sistem yang disandera kaum yang punya uang banyak, yang asalnya dari merampok uang rakyat di APBN dan APBD.

"Duit itu dirampok untuk menyuap saat pemilihan, lalu sebagian disimpan untuk persiapan kalau dikejar aparat Kejaksaan. Dia rela masuk penjara dua tiga tahun tapi sudah rampok sekian triliun," tuturnya.

Sebagai bukti kebocoran itu, berdasarkan informasi yang dia dapat, adalah seperti adanya pengadaan scanner di salah satu Pemda yang harganya dimark-up hingga Rp 270-an juta, sementara harga asli hanya Rp 2-3 juta. Contoh lainnya adalah di DKI Jakarta, ada halte bis yang perbaikannya dianggarkan Rp 24 miliar.

"Bagaimana kita bisa memperbaiki ini kalau Anda masih memilih yang menawarkan suap? Kalau dikasih, terima saja. Tapi jangan pilih. Ambil saja, toh itu uang Anda yang dirampok. Serikat Buruh dan Tani harus turun menyadarkan masyarakat soal ini," tegasnya diikuti tepuk tangan lebih dari seribu peserta seminar.